Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam menyikapi isu yang tengah hangat di tengah masyarakat terkait program prioritas nasional Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial (Kemensos). KPK saat ini tengah menyusun kajian khusus mengenai pencegahan korupsi, terutama merespons polemik anggaran pengadaan sepatu yang dinilai kelewat mahal.
Polemik ini bermula dari temuan masyarakat mengenai alokasi dana untuk pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang, angka yang dinilai jauh di atas harga pasaran pada umumnya.
Langkah Preventif Direktorat Monitoring KPK
Menyikapi kegelisahan publik, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipatif melalui Direktorat Monitoring.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat, dalam kerangka pencegahan korupsi. Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” kata Budi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memetakan titik-titik rawan korupsi, khususnya pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Dengan pemetaan yang matang, para pemangku kepentingan diharapkan bisa lebih waspada dan memastikan proses tender berjalan akuntabel dan transparan.
Data dan Modus Korupsi Sektor Pengadaan
Kekhawatiran KPK sangat beralasan jika melihat rekam jejak kasus korupsi di Indonesia. Sektor PBJ masih menjadi “lahan basah” yang paling rentan dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Berikut adalah data penindakan KPK terkait sektor pengadaan:
| Keterangan | Jumlah Perkara |
| Kasus Terkait Pengadaan Barang & Jasa | 446 Perkara |
| Total Perkara KPK (Periode 2004–2025) | 1.782 Perkara |
Budi Prasetyo juga membeberkan sejumlah modus operandi yang kerap dimainkan oleh mafia anggaran, antara lain:
- Pengadaan barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan rill.
- Penyalahgunaan celah dalam sistem e-purchasing.
- Pengaturan atau “arisan” penentuan pemenang tender proyek.
Respons Tegas Mensos Saifullah Yusuf
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf turut buka suara memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa nominal Rp700 ribu tersebut belum bersifat final karena program masih dalam tahap perencanaan.
“Nanti kan ada proses lelang. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” ujar Saifullah.
Sang Menteri juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan sistem nol toleransi terhadap penyimpangan.
Ia berjanji akan mengawasi proses ini secara ketat dan tidak akan segan melaporkan langsung ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Kini, publik dan KPK akan terus mengawal bersama proses lelang program Sekolah Rakyat ini agar uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan malah masuk ke kantong pribadi.